JOKO WIDODO - JK, PEMIMPIN BARU INDONESIA

Dikenal sebagai Jokowi, politisi berusia 53 tahun ini mengucap sumpah di gedung Parlemen dengan disaksikan ratusan tamu undangan, diantara rivalnya dalam pemilihan presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Istri Gusdur, Mantan Wapres Tri Sutrisno, Hamzah Haz, termasuk Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry.

Jokowi, mantan gubernur Jakarta, adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elit politik. Sesudah pelantikan, ia di kirab dengan kereta kuda menuju istana bersama wakil presiden Jusuf Kalla.

Klik Untuk Baca Selengkapnya

Akhirnya Jokowi - JK Menang

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak mampu menutup rasa bahagianya melihat keunggulan Jokowi-JK dalam rekapitulasi nasional Pilpres 2014. Dalam konferensi pers di rumah Megawati di Kebagusan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014) malam, Megawati berbicara sambil menitikkan air mata.
Dengan suara sedikit terisak, Megawati yang memakai baju kotak-kotak mengungkapkan keharuannya bahwa akhirnya PDIP berhasil kembali ke pemerintahan setelah delapan tahun atau dua periode.
Kebahagiaan itu bukan beralasan sebab, jagonya dari PDI Perjuangan Jokowi - JK berhasil memenangkan pilpres periode 2014 dan akan memimpin Indonesia lima tahun kedepan.
Megawati juga mengungkapkan rasa....
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Belajar dari Sejarah (Kilas balik Tragedi G 30 S/PKI)

Oleh : W. Aryo Suseno

Tanggal 30 September 1965, 47 tahun yang lalu telah terjadi tragedi nasional, yang menjadi catatan sejarah kelam bangsa Indonesia. Tanggal 30 September 1965 tepatnya, enam jenderal Angkatan Darat gugur terbunuh oleh usaha kup yang sampai kini belum kita ketahui secara jelas, siapa yang paling bertanggung jawab mendalangi peristiwa keji ini. PKI adalah pihak yang selama ini dinyatakan bersalah sebagai pelaku kup yang bisa dikatakan gagal ini. Namun...

Klik Untuk Baca Selengkapnya

Prabowo Siap Berapapun Besaran Syarat Capres

INILAH.COM, Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) siap dengan besaran berapapun presidential threshold (PT). Bahkan bila nantinya Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan judicial review Undang-undang Pemilihan Presiden yang diajukan beberapa kadernya, maka ....
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Meneliti Peran Kodam

 Oleh: Asvi Warman  Adam

DAVID T Johnson (1976) memaparkan enam skenario yang bisa dijalankan Ame-rika Serikat menghadapi situasi memanas di Indonesia menjelang 1965, yaitu, pertama; membiarkan, kedua; membujuk Soekarno mengubah kebijakan, ketiga; menyingkir-kan Soekarno, keempat; mendorong Ang-katan Darat mengambil alih kekuasaan, ke-lima; merusak kekuatan PKI, keenam; merekayasa kehancuran PKI, sekaligus kejatuhan Soekarno.

Ternyata....
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Di Balik Kengototan Polri

Oleh: Andy Suryadi

’POLRI Perlu Instropeksi’’, demikian judul artikel Saudara Herie Purwanto (SM, 03/08/12). Tulisan yang menggelitik karena terlihat mewakili pemikiran, keresahan, dan harapan sang penulis yang memang tiap hari bersinggungan dengan dunia kepolisian.
Harapan itu mendasarkan pada momentum besar,
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Wamenkum HAM Tegaskan Akan Tindak Petugas Nakal Rekrutmen CPNS

Jakarta Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan akan menindak tegas petugas rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kemenkum HAM tahun 2012. Denny mengingatkan agar petugas panitia rekrutmen tidak tergiur dengan duit sogok calon PNS.

"Saya masih ketemu satu, dua panitia coba-coba (terima duit suap, red). Itu kita tindak tegas," ujar Denny saat memberi pengarahan kepada panitia rekrutmen CPNS di Kantor Wilayah Kemenkum HAM, Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat (10/8/2012).
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Prahara 1998, Awal Mula Reformasi di Indonesia

Huru-hara bulan Mei 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang membawa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa. Peristiwa ini tak dapat dipisahkan dari rangkaian krisis moneter yang telah berlangsung sejak juli 1997 dimulai dari Thailand dan menyebar kebeberapa Negara lain termasuk di Indonesia dan Korea Selatan.

Krisis moneter tersebut berkembang menjadi krisis politik di dalam negeri. Kepercayaan rakyat yang tadinya seratus persen kepada pemerintah mendadak menjadi perlawanan yang mengerikan.

Klik Untuk Baca Selengkapnya

Apa Jadinya Jika PKI Lahir Kembali?

Suatu tragedi berdarah bagi bangsa Indonesia telah terjadi  empat puluh enam tahun yang lalu. Tragedi itu berupa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan dan mengubah dasar negara. Kejadian itu terjadi pada akhir malam tanggal 30 September dan dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Pada awal-awal terjadi, dampak tragedi itu sangat menyentuh rasa kemanusiaan, dimana ratusan ribu jiwa melayang. Sampai sekarang dampaknya masih terasa antara lain, berupa kepastian hukum yang belum terselesaikan pada banyak orang. Meski usaha pemberontakan PKI tersebut pada akhirnya dapat digagalkan, namun masih timbul pertanyaan siapa sebenarnya dalang dari semua kejadian tersebut?.

Klik Untuk Baca Selengkapnya

Al Zaytun Justru Bermanfaat Bagi Islam

JAKARTA, KOMPAS.com — Pondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diakui menggunakan simbol-simbol Negara Islam Indonesia (NII) untuk mencuci otak seseorang menjadi anggota.

Harus dipilah-pilah persoalan itu menjadi tiga entitas. Pertama, soal NII; kedua, Al Zaytun; dan ketiga, soal masyarakat yang tertipu."

-- Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional, AM Hendropriyono

Namun,
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Ini Beda Menag dan MUI Soal NII di Al Zaytun

VIVAnews - Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia berbeda pendapat soal keberadaan Negara Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al Zaytun. Namun Menteri Agama, Suryadharma Ali membantah kedua lembaga itu tidak sejalan.

"Bukan perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan objek penelitian," kata Suryadharma, di Kantor Presiden, Jumat 13 Mei 2011.

Dia menjelaskan, penelitian Kementerian Agama terkait pendidikan yang ada di pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. "Apakah ada keterkaitan antara lembaga pendidikan Al Zaytun dengan NII," kata dia.

Sedangkan MUI tidak melakukan penelitian dari sisi pendidikan. "MUI meneliti pula dari sisi kepemimpinan. Itu tidak dilakukan Kemenag," kata Suryadharma.

Dari sisi pendidikan baik MUI maupun Kementerian agama, ada kesamaan hasil penelitan. "Yaitu tidak ada keterkaitan lembaga pendidikan Al Zaytun dengan NII," ujarnya.

Menteri Agama menjelaskan, MUI juga meneliti kepemimpinan pondok pesantren Al Zaytun. "Ada keterkaitan sejumlah pemimpin yang mengelola Al Zaytun dengan NII, di situ bedanya," ujarnya.

Suryadharma mengaku sudah membaca hasil penelitian MUI terkait Al Zaytun. Dia juga mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Panji Gumilang, ketika berkunjung ke Al Zaytun pekan lalu.

Dalam kunjungan ke Al Zaytun, menteri agama mengkonfirmasi tiga hal. Pertama, aspek historis yang menyebutkan bahwa Al Zaytun atau NII merupakan reinkarnasi atau metamorfosis DI TII. Kedua, aspek finansial yaitu cara pengumpulan dana. Diduga cara  pengumpulan dana oleh Pondok Pesantren Al Zaytun  sama dengan pengumpulan dana NII. Ketiga, aspek kepemimpinan. Panji Gumilang, diduga pemimpin NII Komandemen Wilayah (KW) 9.

Dari hasil konfirmasi Menteri Agama kepada Panji Gumilang, didapat hasil  sulit mengkaitkan Al Zaytun dengan NII. "Itu setelah melihat secara fisik, baik bangunan, administrasi, dan manajemen mereka yang modern," kata dia.

Menteri Agama juga melihat pengelolaan pondok pesantren dari aspek ekonomi yang modern. "Saya di situ kemudian mengatakan sulit mengatakan ada keterkaitan lembaga pendidikan Al Zaytun dengan NII," ujarnya. (umi) Klik Untuk Baca Selengkapnya

MPR Dinilai Keliru Amandemen UUD 1945

VIVAnews - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang telah melakukan empat kali  amandemen Undang-undang Dasar 1945 dinilai telah melanggar nilai-nilai dasar perjuangan bangsa. Akibatnya dari perubahan itu, pembangunan tak dapat dirasakan maksimal.

Hal ini disampaikan Pembina Komite Restorasi Indonesia (KORI) Dimyati Hartono dalam dialog UUD 1945 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2011. “Amandemen yang dilakukan MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah berdampak pada
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Hubungan Internasional - Hubungan Diplomatik

1. Pengertian Hubungan Diplomatik
Pengertian mengenai apa persisnya suatu misi diplomatik dan hubungan diplomatik tidaklah tercantum secara eksplisit dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hal ini tidak mengherankan, sebab bila kita membaca secara keseluruhan isi konvensi tersebut dapat kita simpulkan bahwa konvensi ini memang tidaklah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang normatif mengenai pengertian – pengertian umum akan tetapi lebih mengarah ke aspek teknis bagaimana suatu hubungan diplomatik itu seharusnya berlangsung dalam aktivitas masyarakat internasional saat ini.

Alih – alih memberikan pengertian yang normatif mengenai apa itu misi diplomatik, Pasal 2 konvensi ini hanya menyatakan syarat – syarat terbentuknya suatu hubungan diplomatic itu sendiri, yaitu :
“The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, take place by mutual consent”. (yang secara bebas penulis terjemahkan : pembentukan hubungan diplomatik antar negara, dan oleh misi diplomatik yang permanen, dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama (para pihak)).

Berdasarkan pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa...
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Polisi Bantah Keterlibatan Penguasaha HS, Ada Apa ini?

Jakarta - Kapolri, Jendral Timur Pradopo mengklarifikasi pernyataan Kabareskrim, Komjen Pol Ito Sumardi tentang keterlibatan seorang pengusaha kaya berinisial HS yang kemungkinan membiayai Gayus Tambunan selama mendekam di bui. Penyampaian informasi yang tidak jelas seperti ini, semakin membuat kepercayaan publik hilang.

"Kalau sampai ada kejadian meralat seperti ini, pastinya akan membuat kepolisian semakin kehilangan kepercayaan di mata publik," ujar anggota Kompolnas, Novel Ali kepada detikcom, Kamis (20/1/2011).

Novel menyarakan, polisi jangan mudah terpancing dengan opini publik dalam mengusut kasus Gayus. Akan lebih baik jika kepolisian tidak banyak berbicara namun menunjukkan kerja yang sungguh-sungguh.

"Kepolisian sebagai penegak hukum jangan terpancing dengan opini publik, jangan terpancing dengan pola pemberitaan, kalau memang belum ditemukan fakta hukumnya lebih baik diam, dari pada salah bicara. Polisi tidak boleh salah bicara dan salah bertindak," jelasnya.

Dia memahami kepolisian terus mendapat tekanan dari publik untuk segera membereskan kasus ini. Namun Kepolisian harus tetap bisa bersikap tenang.

"Kalau memang tidak punya bukti hukum ya lebih baik lambat dari cepat jadi jagoan tapi akhirnya salah ucap. Meskipun saya memang sangat memahami kondisi kejiwaan kepolisian karena mendapat tekanan berlebihan dari masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, saat akan mengadakan rapat tertutup dengan Menkum HAM, Patrialis Akbar beberapa waktu lalu, Komjen Pol Ito Sumardi mengungkapkan jika Gayus Tambunan menyebut nama pengusaha HS, sebagai orang yang berada di belakang kasusnya.

"(Pengusaha HS) itu kan masih katanya Gayus. Kalau katanya Gayus, itu kita cari kaitannya, bukti-buktinya," ujar Ito pada Jumat (14/1) lalu.

Namun belakangan Kapolri membantah hal itu. "Itu tidak ada. Saya tanya sama Pak Kabareskrim nggak ada itu," ujar Kapolri Jenderal Timur Pradopo ketika ditanya tentang pengusaha berinisial HS saat menghadiri Rapim di Auditorium PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, Rabu (19/1) kemarin.

(lia/mok)
Diolah dari Detik.com Klik Untuk Baca Selengkapnya

SBY Ajukan Timur Pradopo Sebagai Kapolri

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan nama Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai calon Kapolri ke DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Ketua DPR RI, Marzuki Alie, di Jakarta Senin mengatakan, dirinya sudah menerima surat dari Presiden yang mengajukan nama Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri pada...
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Ada Apa Dengan SBY?

SBY Batal ke Belanda menjdai salah satu berita yang banyak di cari orang, akan tetapi apa sebenarnya dibaling batalnya Kunjungan SBY ke belanda, apa di balik semua itu sehingga presiden SBY memutuskan untuk membatalakan rencanan lawatan ke ratu belanda tersebut, berikut ini kronologi / lika-liku SBY batal berkunjung ke Belanda

24 September 2010

Geert Wilders, anggota parlemen yang.... Klik Untuk Baca Selengkapnya

Tafsir Keliru Misi Suci Teroris

• Oleh Ismatillah A Nu’ad

KAPOLRI Jenderal Bambang Hendarso Danuri telah menegaskah keterkaitan antara perampokan bersenjata di Bank CIMB Niaga Medan pada Ramadan lalu dan penyerbuan sekelompok teroris di Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatra Utara yang menewaskan tiga polisi jaga. Kelompok teroris di Indonesia, menurut analis kini telah mengubah strategi, misalnya, dari soal pendanaan yang semula terkait Al Qaedah kini mencari dana sendiri dengan cara merampok dan seterusnya. Bagi kelompok teroris, merampok adalah tindakan absah yang dilegalisasi ”agama”, karena menurut mereka itu sama dengan istilah rampasan perang (ghanimah) dan sejenisnya.  

Nama baru pun muncul, setelah Densus 88 menewaskan teroris kakap seperti... Klik Untuk Baca Selengkapnya

Uji Kelayakan Hari Kesaktian

• Oleh Andy Suryadi

TANGGAL 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebagai simbol kemenangan Pancasila atas ancaman kudeta yang (menurut versi Orba) didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Rentetan peristiwa yang terjadi sejak 30 September 1965 tersebut meminta banyak korban, termasuk para perwira tinggi AD yang akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Berbagai intrik yang melibatkan Soekarno, TNI AD, dengan PKI sebenarnya sudah menggejala sejak Pemilu 1955, dengan kata lain apa yang terjadi tahun 1965 tersebut merupakan ledakan dari intrik-intrik politik sebelumnya. 

Setelah lengsernya Soeharto, gugatan atas....
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Kasus Century: Praktik Nyata Budaya Tribalisme

Akhirnya DPR memberikan keputusan yang menyatakan bahwa kasus dana talangan (bailout) Bank Indonesia senilai 6,7 trilyun kepada bank Century dinyatakan bermasalah dan akan dilanjutkan keranah hukum. Namun, sehari setelah keputusan tersebut dibuat pemerintah dengan sigap menanggapi keputusan DPR tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan yang diambil para pejabat BI dan KSSK  dianggap sebagai keputusan yang tepat disaat krisis.

Sebelumnya dalam perjalanan untuk menentukan keputusan pada sidang paripurna DPR masyarakat Indonesia kembali disuguhi adegan yang tidak mendidik. Sidang paripurna DPR kembali diwarnai...

Klik Untuk Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Mundur Dari Menkeu Menjadi Managing Directur World Bank

JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan melepas jabatannya setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui permohonan pengunduran dirinya.

Mundurnya Sri Mulyani yang selanjutnya akan menjabat managing director atau direktur pelaksana World Bank dinilai sebagai kehilangan besar bagi Indonesia.

SBY mengatakan, walaupun Indonesia kehilangan salah satu menteri terbaiknya, dia menyadari bahwa peran dan tugas sebagai managing director di World Bank sangat penting.

SBY mengaku mengabulkan permohonan Sri Mulyani setelah...
Klik Untuk Baca Selengkapnya