Ruhut: Mahfud Berhasrat Jadi Presiden 2014

Jakarta, CyberNews. Tindakan Ketuan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang membeberkan pemberian uang dari bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin kepada Sekjen MK Djanedri M Gaffar disesalkan oleh Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
Ruhut bahkan mengatakan, Bila Mahfud ingin mencalonkan diri jadi Presiden 2014 diharapkan mencari forum yang lebih tepat.
Ruhut mengaku bahwa dirinya sudah bertanya ke Nazaruddin soal pemberian uang tersebut. Nazaruddin mengaku tidak kenal dengan Sekjen MK. "Tapi, setahu saya kalau seorang sahabat itu pasti kenal. Sedangkan saya menanyakan kepada bung Nazaruddin, dia bilang 'demi Allah bang, aku pun gak kenal siapa itu Sekjen itu' sampai tiga kali ke saya. Nah, jadi ya Pak Mahfud, kalau mau jadi Presiden 2014, cari forum lain deh," ujar Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR ini di Jakarta, Sabtu (21/5).
Ruhut mengatakan bahwa Mahfud berhasrat jadi Presiden, berdasarkan perkataan Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia, Yenny Wahid, yang sempat bertemu dengan dirinya seminggu lalu di Jambi. Ketika itu, Yenny meminta dirinya mendukung PKBI yang rencananya akan mengusung Mahfud MD menjadi Presiden 2014.
"Dan wakilnya itu nanti akan dikawinkan dari Partai Demokrat. Nah, ini yang saya lihat. Saya waktu itu mengiyakan, karena siapa pun teman saya, pasti saya dukung. Tapi tolong dalam masalah ini, masalah hukum ya masalah hukum, dan masalah politik ya masalah politik," kata Ruhut.
Ruhut mengatakan bahwa sebaiknya masalah itu diserahkan pada KPK saja. Klik Untuk Baca Selengkapnya

Mahfud MD Versus Ruhut Sitompul

JAKARTA, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dituding mencari sensasi karena buka suara soal pemberian uang yang dilakukan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhamad Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Djanedri Gaffar. Mahfud digugat, kenapa baru membuka kasus ini sekarang ketika Nazaruddin sedang dicecar dalam kasus dugaan suap Sesmenpora.
Politisi Demokrat Ruhut Sitompul melemparkan komentar pedas terhadap Mahfud MD. Komentar pedas Ruhut itu terkait dengan upaya penyuapan kepada Sekjend MK Janedjri Gaffar oleh Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin.Ruhut menyayangkan kenapa Mahfud lebih memiliki melapor kepada Dewan Pembina Demokrat dibandingkan melaporkan kepada pihak kepolisian atau KPK.Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pernyataan Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut  tidak mencerminkan keahliannya sebagai orang yang mengerti hukum.Mahfud, mengatakan persoalan hukum yang seringkali dikomentari di gedung parlemen DPR RI oleh Ruhut merupakan materi mahasiswa strata satu (S1).
"Komentar Ruhur, komentar orang bodoh. Komentar dia (Ruhut) di DPR itu, adalah komentar anak-anak mahasiswa S1," ujar Mahfud sebelum mengisi Talk Show di MNC News, di Jakarta, Jum’at (20/5).
Mahfud beralasan, dirinya tidak melaporkan kepihak berwajib karena masalah tersebut dianggap telah selesai. Sebab menurutnya jika hal itu dilaporkan ke pihak berwajib, maka kasus tersebut bisa segera hilang.

“Jika saya laporkan dengan alasan gratifikasi, ternyata orang tesebut tidak menerima uangnya dan telah mengembalikan kepada Nazar. Dan jika dilaporkan sebagai dugaan percobaan penyuapan, ternyata tidak perkara yang dikasuskna. dia mau laporkan kasus tersebut atas kasus apa?,” kata dia.

Justru, langkah Mahfud melaporkan ke Susilo Bambang Yudhoyono merupakan....
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Al Zaytun Justru Bermanfaat Bagi Islam

JAKARTA, KOMPAS.com — Pondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diakui menggunakan simbol-simbol Negara Islam Indonesia (NII) untuk mencuci otak seseorang menjadi anggota.

Harus dipilah-pilah persoalan itu menjadi tiga entitas. Pertama, soal NII; kedua, Al Zaytun; dan ketiga, soal masyarakat yang tertipu."

-- Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional, AM Hendropriyono

Namun,
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Ini Beda Menag dan MUI Soal NII di Al Zaytun

VIVAnews - Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia berbeda pendapat soal keberadaan Negara Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al Zaytun. Namun Menteri Agama, Suryadharma Ali membantah kedua lembaga itu tidak sejalan.

"Bukan perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan objek penelitian," kata Suryadharma, di Kantor Presiden, Jumat 13 Mei 2011.

Dia menjelaskan, penelitian Kementerian Agama terkait pendidikan yang ada di pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. "Apakah ada keterkaitan antara lembaga pendidikan Al Zaytun dengan NII," kata dia.

Sedangkan MUI tidak melakukan penelitian dari sisi pendidikan. "MUI meneliti pula dari sisi kepemimpinan. Itu tidak dilakukan Kemenag," kata Suryadharma.

Dari sisi pendidikan baik MUI maupun Kementerian agama, ada kesamaan hasil penelitan. "Yaitu tidak ada keterkaitan lembaga pendidikan Al Zaytun dengan NII," ujarnya.

Menteri Agama menjelaskan, MUI juga meneliti kepemimpinan pondok pesantren Al Zaytun. "Ada keterkaitan sejumlah pemimpin yang mengelola Al Zaytun dengan NII, di situ bedanya," ujarnya.

Suryadharma mengaku sudah membaca hasil penelitian MUI terkait Al Zaytun. Dia juga mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Panji Gumilang, ketika berkunjung ke Al Zaytun pekan lalu.

Dalam kunjungan ke Al Zaytun, menteri agama mengkonfirmasi tiga hal. Pertama, aspek historis yang menyebutkan bahwa Al Zaytun atau NII merupakan reinkarnasi atau metamorfosis DI TII. Kedua, aspek finansial yaitu cara pengumpulan dana. Diduga cara  pengumpulan dana oleh Pondok Pesantren Al Zaytun  sama dengan pengumpulan dana NII. Ketiga, aspek kepemimpinan. Panji Gumilang, diduga pemimpin NII Komandemen Wilayah (KW) 9.

Dari hasil konfirmasi Menteri Agama kepada Panji Gumilang, didapat hasil  sulit mengkaitkan Al Zaytun dengan NII. "Itu setelah melihat secara fisik, baik bangunan, administrasi, dan manajemen mereka yang modern," kata dia.

Menteri Agama juga melihat pengelolaan pondok pesantren dari aspek ekonomi yang modern. "Saya di situ kemudian mengatakan sulit mengatakan ada keterkaitan lembaga pendidikan Al Zaytun dengan NII," ujarnya. (umi) Klik Untuk Baca Selengkapnya