SBY Baper Lagi

Fokus, Jakarta - Deklarasi kampanye damai menuai protes dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia walkout atau keluar dari acara. Banyaknya pelanggaran dalam acara, di antaranya atribut partai disinyalir menjadi alasan SBY keluar.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Senin (24/9/2018), aksi walkout SBY dibenarkan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Klik Untuk Baca Selengkapnya

Jokowi atau Prabawo, Siapa Pilihanmu?

 Perhelatan Akbar negeri ini yaitu pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR dan DPD akan segera digelar. Ayo tentukan pilihanmu, Jangan GolPUT ya...



 


Sumber:https://wolipop.detik.com/readfoto/2018/09/23/105746/4224889/1555/5/adu-gaya-jokowi-vs-prabowo-pakai-baju-daerah-di-deklarasi-kampanye-damai#bigpic Klik Untuk Baca Selengkapnya

JOKO WIDODO - JK, PEMIMPIN BARU INDONESIA

Dikenal sebagai Jokowi, politisi berusia 53 tahun ini mengucap sumpah di gedung Parlemen dengan disaksikan ratusan tamu undangan, diantara rivalnya dalam pemilihan presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Istri Gusdur, Mantan Wapres Tri Sutrisno, Hamzah Haz, termasuk Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry.

Jokowi, mantan gubernur Jakarta, adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elit politik. Sesudah pelantikan, ia di kirab dengan kereta kuda menuju istana bersama wakil presiden Jusuf Kalla.

Klik Untuk Baca Selengkapnya

PILGUB JAWA TENGAH: Koalisi PD, PAN, PG Usung Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo

SEMARANG.Solopos.com – Koalisi Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar (PG) dipastikan akan mengusung pasangan Bibit Waluyo dan Sudijono Sastroatmodjo pada Pilgub Jateng 2013.
Kepastian diungkapkan Sekretaris DPD PD Jateng, Dani Sriyanto, kepada wartawan di Semarang, Minggu (3/3/2013) malam.
”Prof Sudijono Sastroatmodjo sebagai bakal calon wakil gubernur [cawagub] mendampingi bakal cagub Bibit Waluyo,” katanya. Bibit Waluyo merupakan incumbent atau petahana Gubernur Jateng dan Prof Sudijono Sastroatmodjo adalah Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Lebih lanjut Dani menyatakan, pasangan Bibit-Sujono akan
Klik Untuk Baca Selengkapnya

16 Dokter Spesialis Cek Kesehatan Calon Gubernur Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com - Setelah melakukan pendaftaran, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jateng 2013-2018 akan segera mengikuti serangkaian proses lainnya, antara lain tes kesehatan. RSUP Dr Kariadi Semarang telah menyiapkan 16 dokter spesialis untuk pemeriksaan kesehatan tiga pasangan calon yang sudah mendaftar.

Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Semarang Bambang Wibowo mengatakan, selain dokter spesialis, pihaknya juga sudah menyiapkan enam perawat untuk
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Jateng Rebutan PNS

SEMARANG, Suaramerdeka.com - Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub Jateng 2013 memiliki kekuatan untuk mengendalikan suara para pegawai negeri sipil (PNS). Roda pemerintahan di Jawa Tengah berpotensi terganggu perpecahan antar-PNS yang menjadi tim sukses calon.

Bibit Waluyo sebagai gubernur jelas berpengaruh di antara PNS di lingkungan Pemprov Jateng. Wakilnya, Sudijono Sastroatmodjo, meski sudah menyatakan mundur dari Rektor, dinilai masih

Klik Untuk Baca Selengkapnya

PBB Lolos ke Pemilu 2014, Yusril: KPU Tak Berhak Ajukan Kasasi

 Rini Friastusi - detikNews
Jakarta - Yusril Ihza Mahendra yang sekaligus Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) mengatakan KPU sama sekali tidak memiliki hak untuk mengajukan kasasi. Lolosnya PBB usai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memenangkan PBB melawan KPU sebagai peserta Pemilu 2014.

Karena sesuai UU yang mengatur, yang berhak mengajukan kasasi hanyalah partai politik yang...
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Misi Demokrat Ganjal Prabowo & Ical, Ini Kata Gerindra

 Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Secara mengejutkan golongan muda PD mengungkap misi partainya mencegah Aburizal Bakrie (Ical) dan Prabowo Subianto menjadi presiden. Apa kata Gerindra?

"Pak Prabowo tidak pernah berpikir untuk menaikkan posisi partainya dan menaikkan posisi dirinya dalam popularitas maupun elektabilitas dari kelemahan orang atau partai lain," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, kepada detikcom, Rabu (27/2/2013).

Gerindra, lanjut Muzani, selama ini tidak pernah....
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Majelis Tinggi PD Akan Tunjuk Pengganti Anas Tanpa KLB

Salmah Muslimah - detikNews


Jakarta - Untuk sementara waktu tugas ketua umum Partai Demokrat (PD) dijalankan oleh sekjen, dua wakil ketua umum, dan direktur eksekutif DPP PD. Namun Majelis Tinggi PD akan segera menunjuk plt ketua umum PD yang resmi, tanpa melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).

"Nggak ada KLB," kata anggota Majelis Tinggi PD Syarief Hasan kepada wartawan usai..
Klik Untuk Baca Selengkapnya

DPR: Jokowi Jadi Capres, Bagaimana Nasib Warga Jakarta? Berdasarkan survei PDB, elektabilitas Jokowi melebihi Megawati.

 

 VIVAnews Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinyatakan sebagai capres potensial dengan elektabilitas tertinggi, bahkan melebihi Megawati Soekarno Putri. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) pimpinan Didik J Rachbini.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, mengatakan hasil survei ini tak mengherankan, karena

Klik Untuk Baca Selengkapnya

Ambil Alih PD, SBY Dianggap Risau dan Ingin Cepat Keluar dari Masalah

 Ray Jordan - detikNews
Jakarta - - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini mengambil alih kepemimpinan Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum. Sikap tersebut dinilai karena SBY dan para elite PD saat ini sudah risau dan ingin cepat keluar dari masalah yang sedang dihadapi PD.
Klik Untuk Baca Selengkapnya

SBY Ambil Alih PD, DPD Malut Klaim Tetap Solid

 
Jakarta - - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum. Menanggapi hal itu Dewan Pimpinan... Daerah PD Maluku Utara mengklaim kadernya tetap solid.
"Tetap solid untuk kejayaan Demokrat," ujar Ketua DPD Maluku Utara Rahmi Husein saat berbincang dengan detikcom, Minggu (10/2/2013).
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Keluar dari Hanura, Akbar Faizal Dikabarkan Masuk NasDem

 Elvan Dany Sutrisno - detikNews




Jakarta - - Partai NasDem masih magnet. Akbar Faizal, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, mengundurkan diri dari partainya. Akbar Faizal dikabarkan merapat ke partai pimpinan Surya Paloh.
"Nanti sore akan diumumkan oleh Pak Surya Paloh apakah Akbar Faizal masuk NasDem atau tidak," kata eks Ketua Umum Partai NasDem, Patrice Rio Capella, mencoba...
Klik Untuk Baca Selengkapnya

BK Janji Tuntaskan Kasus Video Porno Mirip Anggota DPR

Elvan
Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR kembali meneruskan penyelidikan kasus video porno mirip anggota DPR. BK berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tuntas.

"Itu sedang dalam proses, secara etik saya belum bisa bicara. Nanti setelah selesai semua akan dibuka, akan dituntaskan," kata Wakil Ketua BK DPR, Siswono Yudo Husodo, kepada detikcom, Rabu (30/1/2013).
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Priyo: Album Keempat SBY Supaya Politik Harmoni

Jakarta - DetikNEws
Presiden SBY akan kembali meluncurkan album lagu-lagu terbarunya. Album yang keempat ini bertajuk 'Harmoni'. Lalu apa maksud album ke empat ini bertajuk harmoni?
"Itu mungkin impian beliau untuk politik harmoni, untuk pemerintahan beliau agar lebih harmoni," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2011).
Priyo meminta agar publik tidak menilai negatif kegemaran SBY dalam dunia seni tersebut. Apa yang dilakukan Presiden SBY, menurut Priyo adalah bentuk ekspresi seni.
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Ruhut: Mahfud Berhasrat Jadi Presiden 2014

Jakarta, CyberNews. Tindakan Ketuan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang membeberkan pemberian uang dari bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin kepada Sekjen MK Djanedri M Gaffar disesalkan oleh Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
Ruhut bahkan mengatakan, Bila Mahfud ingin mencalonkan diri jadi Presiden 2014 diharapkan mencari forum yang lebih tepat.
Ruhut mengaku bahwa dirinya sudah bertanya ke Nazaruddin soal pemberian uang tersebut. Nazaruddin mengaku tidak kenal dengan Sekjen MK. "Tapi, setahu saya kalau seorang sahabat itu pasti kenal. Sedangkan saya menanyakan kepada bung Nazaruddin, dia bilang 'demi Allah bang, aku pun gak kenal siapa itu Sekjen itu' sampai tiga kali ke saya. Nah, jadi ya Pak Mahfud, kalau mau jadi Presiden 2014, cari forum lain deh," ujar Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR ini di Jakarta, Sabtu (21/5).
Ruhut mengatakan bahwa Mahfud berhasrat jadi Presiden, berdasarkan perkataan Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia, Yenny Wahid, yang sempat bertemu dengan dirinya seminggu lalu di Jambi. Ketika itu, Yenny meminta dirinya mendukung PKBI yang rencananya akan mengusung Mahfud MD menjadi Presiden 2014.
"Dan wakilnya itu nanti akan dikawinkan dari Partai Demokrat. Nah, ini yang saya lihat. Saya waktu itu mengiyakan, karena siapa pun teman saya, pasti saya dukung. Tapi tolong dalam masalah ini, masalah hukum ya masalah hukum, dan masalah politik ya masalah politik," kata Ruhut.
Ruhut mengatakan bahwa sebaiknya masalah itu diserahkan pada KPK saja. Klik Untuk Baca Selengkapnya

Mahfud MD Versus Ruhut Sitompul

JAKARTA, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dituding mencari sensasi karena buka suara soal pemberian uang yang dilakukan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhamad Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Djanedri Gaffar. Mahfud digugat, kenapa baru membuka kasus ini sekarang ketika Nazaruddin sedang dicecar dalam kasus dugaan suap Sesmenpora.
Politisi Demokrat Ruhut Sitompul melemparkan komentar pedas terhadap Mahfud MD. Komentar pedas Ruhut itu terkait dengan upaya penyuapan kepada Sekjend MK Janedjri Gaffar oleh Bendahara Umum Demokrat M. Nazaruddin.Ruhut menyayangkan kenapa Mahfud lebih memiliki melapor kepada Dewan Pembina Demokrat dibandingkan melaporkan kepada pihak kepolisian atau KPK.Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pernyataan Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut  tidak mencerminkan keahliannya sebagai orang yang mengerti hukum.Mahfud, mengatakan persoalan hukum yang seringkali dikomentari di gedung parlemen DPR RI oleh Ruhut merupakan materi mahasiswa strata satu (S1).
"Komentar Ruhur, komentar orang bodoh. Komentar dia (Ruhut) di DPR itu, adalah komentar anak-anak mahasiswa S1," ujar Mahfud sebelum mengisi Talk Show di MNC News, di Jakarta, Jum’at (20/5).
Mahfud beralasan, dirinya tidak melaporkan kepihak berwajib karena masalah tersebut dianggap telah selesai. Sebab menurutnya jika hal itu dilaporkan ke pihak berwajib, maka kasus tersebut bisa segera hilang.

“Jika saya laporkan dengan alasan gratifikasi, ternyata orang tesebut tidak menerima uangnya dan telah mengembalikan kepada Nazar. Dan jika dilaporkan sebagai dugaan percobaan penyuapan, ternyata tidak perkara yang dikasuskna. dia mau laporkan kasus tersebut atas kasus apa?,” kata dia.

Justru, langkah Mahfud melaporkan ke Susilo Bambang Yudhoyono merupakan....
Klik Untuk Baca Selengkapnya

Presiden SBY: Bangun Gedung, 9 Lembaga Anggarkan Rp100 M SBY minta lembaga-lembaga lakukan efisiensi dana.

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk menghemat anggaran, terutama yang berkaitan dengan pembangunan gedung perkantoran.

Dalam rencana pembangunan gedung dan bangunan tahun 2011, Presiden SBY mencatat ada sembilan lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah yang menganggarkan lebih dari Rp100 miliar untuk pembangunan gedung. "Ini untuk 2011 saja. Ada yang multiyears, artinya tiap tahun diperlukan anggaran," kata Presiden di Kantor Presien, Kamis 7 April 2011.

Sembilan gedung tersebut, kata Presiden, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA),
Klik Untuk Baca Selengkapnya

MPR Dinilai Keliru Amandemen UUD 1945

VIVAnews - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang telah melakukan empat kali  amandemen Undang-undang Dasar 1945 dinilai telah melanggar nilai-nilai dasar perjuangan bangsa. Akibatnya dari perubahan itu, pembangunan tak dapat dirasakan maksimal.

Hal ini disampaikan Pembina Komite Restorasi Indonesia (KORI) Dimyati Hartono dalam dialog UUD 1945 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2011. “Amandemen yang dilakukan MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah berdampak pada
Klik Untuk Baca Selengkapnya

JK: DPR Ngotot Bangun Gedung, Berbahaya

VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan pembangunan gedung baru. Keputusan itu diambil dalam rapat konsultasi antara pimpinan dewan, pimpinan fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretaris Jenderal DPR.

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan keputusan DPR yang ‘ngotot’ membangun gedung bernilai sekitar Rp1,16 triliun itu berbahaya untuk keuangan negara.

“Persiden kan sudah mengatakan keuangan negara ini sekarang kita harus hati-hati,” kata Jusuf Kalla dalam peluncuran buku ‘Sofjan Wanandi Aktivis Sejati’ di Jakarta, Kamis 7 April 2011 malam.

Menurut Kalla, berdasarkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta jajaran pemerintah pusat hingga daerah melakukan efisiensi keuangan, menandakan keuangan negara sedang dalam keadaan kurang baik. Sehingga, jika pembangunan gedung DPR yang menelan anggaran cukup besar itu dipaksakan, keuangan negara akan terganggu. “Jadi, kalau ada suatu pertimbangan bahwa keadaan negara begini, kalau membangun yang lux (mewah) kan berbahaya,” kata dia.

Kalla sendiri mengaku berulangkali telah menyuarakan untuk mengevaluasi ulang pembangunan gedung baru itu. Karena, lanjut Kalla, jika anggaran pembangunan gedung baru DPR itu bisa dikurangi, maka sisanya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak. “Biaya pembangunan gedung yang mahal akan mengurangi alokasi yang lain, apalagi dengan tingginya subsidi,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya sekitar Rp1,16 triliun memicu kontroversi. Pasalnya, pembangunan gedung itu terlalu mewah dan mahal. Terlebih, untuk membangun satu ruang kerja dari 560 anggota dewan, dibutuhkan biaya sebesar Rp800 juta. Namun, akhirnya DPR tetap saja memutuskan untuk tetap membangun gedung baru tersebut di tengah kontroversi yang muncul. (eh)
• VIVAnews Klik Untuk Baca Selengkapnya