Presiden SBY: Bangun Gedung, 9 Lembaga Anggarkan Rp100 M SBY minta lembaga-lembaga lakukan efisiensi dana.

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk menghemat anggaran, terutama yang berkaitan dengan pembangunan gedung perkantoran.

Dalam rencana pembangunan gedung dan bangunan tahun 2011, Presiden SBY mencatat ada sembilan lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah yang menganggarkan lebih dari Rp100 miliar untuk pembangunan gedung. "Ini untuk 2011 saja. Ada yang multiyears, artinya tiap tahun diperlukan anggaran," kata Presiden di Kantor Presien, Kamis 7 April 2011.

Sembilan gedung tersebut, kata Presiden, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA),
Klik Untuk Baca Selengkapnya

MPR Dinilai Keliru Amandemen UUD 1945

VIVAnews - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang telah melakukan empat kali  amandemen Undang-undang Dasar 1945 dinilai telah melanggar nilai-nilai dasar perjuangan bangsa. Akibatnya dari perubahan itu, pembangunan tak dapat dirasakan maksimal.

Hal ini disampaikan Pembina Komite Restorasi Indonesia (KORI) Dimyati Hartono dalam dialog UUD 1945 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2011. “Amandemen yang dilakukan MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah berdampak pada
Klik Untuk Baca Selengkapnya

JK: DPR Ngotot Bangun Gedung, Berbahaya

VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan pembangunan gedung baru. Keputusan itu diambil dalam rapat konsultasi antara pimpinan dewan, pimpinan fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretaris Jenderal DPR.

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan keputusan DPR yang ‘ngotot’ membangun gedung bernilai sekitar Rp1,16 triliun itu berbahaya untuk keuangan negara.

“Persiden kan sudah mengatakan keuangan negara ini sekarang kita harus hati-hati,” kata Jusuf Kalla dalam peluncuran buku ‘Sofjan Wanandi Aktivis Sejati’ di Jakarta, Kamis 7 April 2011 malam.

Menurut Kalla, berdasarkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta jajaran pemerintah pusat hingga daerah melakukan efisiensi keuangan, menandakan keuangan negara sedang dalam keadaan kurang baik. Sehingga, jika pembangunan gedung DPR yang menelan anggaran cukup besar itu dipaksakan, keuangan negara akan terganggu. “Jadi, kalau ada suatu pertimbangan bahwa keadaan negara begini, kalau membangun yang lux (mewah) kan berbahaya,” kata dia.

Kalla sendiri mengaku berulangkali telah menyuarakan untuk mengevaluasi ulang pembangunan gedung baru itu. Karena, lanjut Kalla, jika anggaran pembangunan gedung baru DPR itu bisa dikurangi, maka sisanya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak. “Biaya pembangunan gedung yang mahal akan mengurangi alokasi yang lain, apalagi dengan tingginya subsidi,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya sekitar Rp1,16 triliun memicu kontroversi. Pasalnya, pembangunan gedung itu terlalu mewah dan mahal. Terlebih, untuk membangun satu ruang kerja dari 560 anggota dewan, dibutuhkan biaya sebesar Rp800 juta. Namun, akhirnya DPR tetap saja memutuskan untuk tetap membangun gedung baru tersebut di tengah kontroversi yang muncul. (eh)
• VIVAnews Klik Untuk Baca Selengkapnya

Perilaku Menyimpang

A. .Pengertian Perilaku Menyimpang

1. James Vander Zander

Merupakan perilaku yg dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang.

2.  Paul B.Horton

Penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.

3. Bruce J.Cohen

Merupakan setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang adalah...

Klik Untuk Baca Selengkapnya