Kurikulum Berbasis Kebingungan

 Oleh: Fitrotul Barokah

"Masyarakat hanya punya keinginan sederhana terhadap kurikulum baru, yakni anak mereka lebih mudah mengikuti pelajaran"
TAHUN 2013 merupakan tahun penting bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum tahun 2006 akan diubah, dalam terma pemerintah supaya lebih enak didengar: disesuaikan dengan perkembangan zaman. Rencana itu merupakan hajatan besar bagi guru. Sama halnya pada awal pemberlakuan kurikulum baru sebelumnya, guru sibuk aka...
mengikuti sosialisasi dan diklat.
Sebentar lagi, buku-buku baru akan menghiasi etalase toko buku, lengkap dengan label bahwa telah disesuaikan dengan kurikulum terbaru. Perubahan kurikulum telah kali ke-9 dilaksanakan, sejak Indonesia merdeka. Paling singkat adalah kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Hanya dua tahun berselang, berganti menjadi kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Masyarakat awam merasa bingung dengan pergantian yang sangat cepat ini. Teori pendidikan tidaklah mempan untuk menjawab kebingungan itu. Guru pun mengalami kebingungan hingga memunculkan pelesetan ''kurikulum berbasis kebingungan'' (KBK) dan ''KaTeSiaPe''. 
Hal itu senasib dengan CBSA yang dipelesetkan menjadi ''catet buku sampai abis'' atau metode contextual teaching and learning (CTL) yang berubah makna menjadi ''catet tinggal lunga'', atau dalam Bahasa Indonesia berarti catat lalu ditinggal pergi.
Kebutuhan mengganti kurikulum bermula dari pemerintah. Pergantian itu sebenarnya merupakan kewajaran melihat perkembangan situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek. Dapat pula dimaknai sebagai upaya mempersiapkan generasi muda supaya siap menghadapi perubahan zaman.
Realitasnya, tujuan mulia dalam pergantian kurikulum tidak mudah diwujudkan. Pembelajaran tuntas sebagaimana diinginkan KTSP belum mampu diterapkan secara jujur.
Guru terpaksa memberikan nilai tuntas padahal hasil penilaiannya belum tuntas. Alasan utamanya adalah demi masa depan peserta didik.
Seiring dengan dipakainya nilai rapor pada perhitungan nilai kelulusan, memicu sekolah tertentu menyulap nilai ketuntasan. Jika guru harus menyelenggarakan pembelajaran remedial terus-menerus akan terbentur waktu. Perbedaan kurikulum tak membuat proses pembelajaran di kelas berubah total. Buku teks dan rapor bolehlah berbeda, tapi di kelas terjadi hal yang serupa.
Mempermudah Siswa
Kurikulum yang pernah ada dan yang saat ini diberlakukan adalah produk pemikiran para ahli pendidikan dan pemerintah. Namun itu menjadi bumerang tatkala kurikulum baru mulai diterapkan. Karena dianggap bukan kebutuhan guru maka penerapan di kelas menjadi tumpul dan hanya sebatas formalitas.
Pemerintah seyogyanya belajar dari pengalaman, perlu penanaman sejak dini bahwa perubahan kurikulum juga merupakan kebutuhan guru. Cara mengomunikasikan perubahan kurikulum ini dipandang sebagai titik lemah pemerintah. Pemberitaan yang sepotong-sepotong di media massa tentang kurikulum baru bukan cara bijak.
Pernyataan penghapusan mapel IPA dan IPS di SD bisa memicu pertanyaan yang sesat.  Muncul lagi pernyataan bahwa akan ada penambahan jam pelajaran, dan hal itu memicu reaksi negatif dari beberapa kalangan pendidik. Reaksi tersebut sudah barang tentu menjadikan kurikulum 2013 berpeluang dicap tidak berpihak pada guru.
Pada akhirnya ketika sudah sampai ke tangan guru, kurikulum ini tak sempat dipelajari secara utuh dan hanya bernasib sebagai penghias meja. Sebaiknya pejabat Kemendikbud bersabar untuk tidak berkomentar terhadap kurikulum baru itu sampai tiba saatnya ketika kurikulum ini selesai disusun.
Masyarakat hanya punya keinginan sederhana terhadap kurikulum baru, yakni anak mereka lebih mudah mengikuti pelajaran. Kurikulum itu juga perlu diupayakan sederhana sehingga guru tidak makin repot dan kewalahan menyusun administrasi pembelajaran. Kesederhanaan itu akan membuat guru lebih mudah mencerna sehingga pada gilirannya mudah pula menerapkan di kelas. (10)

-- Fitrotul Barokah, guru SMP 5 Pagentan Kabupaten Banjarnegara